Apakah Alokasi Khusus Bagi Lulusan Cumlaude Merupakan Kebijakan Tepat Untuk Menjaring Lulusan Terbaik?

Terdapat hal yang cukup menarik pada seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini dimana disediakan alokasi khusus untuk lulusan yang memiliki predikat cumlaude. Pada satu sisi, kebijakan ini cukup menarik karena artinya lulusan-lulusan terbaik dari perguruan tinggi yang memiliki Akreditasi A saat ini lebih diperhatikan dan disediakan “jalan” khusus. Selain itu, hal tersebut juga berpotensi meningkatkan kualitas input dari pegawai pemerintahan karena lulusan dengan predikat cumlaude paling tidak memiliki catatan dari sisi akademik yang baik. Meskipun demikian, di tengah hal-hal positif yang ada, kebijakan tersebut juga membuka beberapa pertanyaan lanjutan yang menuntut perbaikan di masa yang akan datang. Apa saja kah hal-hal yang perlu ditindaklanjuti tersebut?

Sebagaimana diketahui, jalur khusus penerimaan CPNS untuk lulusan cumlaude hanya ditujukan untuk mahasiswa yang lulus dari Perguruan Tinggi dan Program Studi dengan akreditasi A. Berdasarkan catatan, pada tahun 2017 terdapat 50 Perguruan Tinggi yang memiliki akreditasi A. Jumlah tersebut mencakup beberapa perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Dalam hal ini, jumlah 50 perguruan tinggi tersebut tergolong sangat banyak. Jumlah yang sangat banyak tersebut tentu menyebabkan variasi yang besar pada kualitas input, kualitas proses, dan kualitas output dari perguruan tinggi. Dengan variasi kualitas yang tinggi, standar lulusan antar satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lainnya pun tentu dapat beragam. Hal tersebut dapat berimplikasi pada beberapa hal.

Yang pertama, apabila filtering hanya dilakukan berdasarkan status kelulusan di perguruan tinggi dan program studi dengan akreditasi A, maka tidak terdapat jaminan bahwa lulusan cumlaude dari perguruan tinggi yang memiliki lower grade akan lebih baik dari mahasiswa dengan predikat tidak cumlaude dari perguruan tinggi favorit. Ironisnya, terdapat catatan bahwa beberapa perguruan tinggi favorit justru memiliki standar penilaian yang sangat ketat, sehingga tidak mudah bagi perguruan tinggi favorit untuk menghasilkan lulusan cumlaude. Karena perguruan tinggi favorit memiliki kualitas input dan kualitas proses yang lebih baik, maka terdapat kemungkinan bahwa lulusan dengan predikat tidak cumlaude dari perguruan tersebut sebenarnya lebih baik dari lulusan dengan predikat cumlaude dari perguruan tinggi yang less favorit.

Potensi permasalahan kedua terdapat pada variasi perbedaan program studi. Meskipun kebenarannya masih perlu diuji secara empiris, terdapat kemungkinan bahwa tingkat kemudahan untuk memperoleh predikat cumlaude dari satu program studi dengan program studi yang lain berbeda. Sebagaimana perbedaan perguruan tinggi, perbedaan program studi dalam hal ini berpotensi menyebabkan bervariasinya kualitas lulusan cumlaude dari satu program studi dengan program studi yang lain. Berdasarkan hal ini, terbuka peluang bahwa kualitas umum dari lulusan yang tidak cumlaude dari satu program studi akan lebih baik dari lulusan cumlaude  dari program studi yang lain.

Permasalahan variasi kualitas antara lulusan dari perguruan tinggi yang berbeda dan program studi yang berbeda tersebut menuntut diperlukannya metode pengukuran kualitas lulusan yang lebih tepat. Apabila tidak ditindaklanjuti, hal tersebut berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Hypothetically, apabila terdapat lulusan SMA yang memiliki goal jangka panjang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka ketika dihadapkan pada pilihan untuk memilih perguruan tinggi dan program studi, sang lulusan SMA berpotensi memilih strategi yang memanfaatkan tidak optimalnya sistem. Apabila sang lulusan SMA berhitung bahwa kemungkinan memperoleh predikat cumlaude di perguruan tinggi favorit akan lebih sulit dibandingkan dengan jika dia memilih perguruan tinggi yang “less” favorit, bisa jadi sang lulusan SMA berpotensi akan menjatuhkan pilihan untuk masuk di perguruan tinggi yang “less” favorit. Secara aturan, etika, maupun logika, tidak terdapat hal yang salah dari keputusan tersebut. Meskipun demikian, apabila konsep dari pembukaan jalur cumlaude adalah untuk menjaring lulusan terbaik, maka dengan didasarkan pada asumsi  bahwa perguruan tinggi yang lebih baik akan menghasilkan lulusan yang lebih baik, kebijakan yang diberlakukan tersebut akan tidak tepat apabila terdapat banyak orang yang mengambil keputusan yang sama dengan “sang lulusan SMA” yang menjadi contoh tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka ke depan perumus kebijakan perlu menyempurnakan metode yang digunakan untuk menyeleksi lulusan-lulusan terbaik. Dalam hal ini, salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah metode filtering yang diterapkan sudah tepat sasaran atau tidak adalah mencari variasi kualitas. Sebagai contoh, apabila metode filtering lulusan terbaik tetap dilakukan menggunakan kriteria predikat cumlaude, maka metode dikatakan efektif apabila lulusan cumlaude disyaratkan untuk range perguruan tinggi yang kualitasnya tidak jauh berbeda. Contoh real dari kebijakan ini adalah persyaratan lulusan cumlade dari top three, top five, atau top ten perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Karena jumlah perguruan tinggi yang masuk ke kriteria lebih sedikit (dibandingkan dengan 50 PT dari mekanisme yang berlaku saat ini), maka variasi kualitas lulusan yang terjaring akan lebih tidak beragam.

Selain menggunakan kriteria lulusan cumlaude, alternatif lain yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan nilai dari standardized test. Sistem ujian seperti UAN, SBMPTN, dan lain sebagainya sebenarnya merupakan mekanisme yang baik untuk menjaring lulusan karena test tersebut sifatnya standar, sehingga potensi beragamnya kualitas dapat diminimalkan. Apabila sistem ini diterapkan, maka pada dasarnya hal tersebut akan mengembalikan ke kebijakan semula karena standardized test dari seleksi CPNS adalah test masuk itu sendiri.

All in all, pada dasarnya kebijakan pembukaan alokasi khusus untuk lulusan terbaik tetap layak diapresiasi karena hal tersebut merupakan inisiatif untuk meningkatkan kualitas input. Meskipun demikian, untuk membuat implementasi dari kebijakan tersebut tepat sasaran, ke depan metode filtering dari “lulusan terbaik” tersebut perlu disempurnakan.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.