The Gig Economy: The Future of Work

 

Revolusi digital banyak mengubah cara orang melakukan sesuatu. Jika baru-baru ini kita mengamati bahwa revolusi digital telah banyak mengubah bagaimana orang menjalankan bisnis transportasi, perhotelan, jasa penghantaran makanan, dan beberapa hal lain, tidak lama lagi revolusi digital berpotensi mengubah bagaimana cara kita bekerja. The gig economy yang didukung oleh revolusi digital merupakan sistem pasar terbuka yang memungkinkan pencari jasa (kebanyakan adalah perusahaan) dan penyedia jasa (kebanyakan adalah individu) untuk terhubung secara kontraktual dalam jangka waktu yang singkat (berbasis proyek). Dalam hal ini, konsep gig berpotensi mendisrupsi model konvensional kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawan yang saat ini didominasi oleh model kontraktual berbasis jangka panjang. Sebagaimana disrupsi digital dalam bidang lain, the gig economy menawarkan peluang yang luar biasa sekaligus ancaman. Tulisan ini berisi deskripsi mengenai the gig economy serta argumen terkait manfaat dan masalah yang dapat ditimbulkan oleh model tersebut. Pihak-pihak yang berperan sebagai pencari jasa (perusahaan), penyedia jasa (pencari kerja dan pekerja), pengembang platform, dan regulator diharapkan dapat mengambil manfaat dengan menyiapkan secara lebih awal mengenai model ekonomi yang sebentar lagi akan semakin marak di Indonesia.

Konsep gig sebenarnya bukan merupakan hal yang benar-benar baru. Beberapa profesi seperti pekerja seni telah mengimplementasikan model kerja sama kontraktual dalam jangka pendek atau freelancing sejak lama. Selain itu, kurir delivery makanan/barang, penyedia jasa pembersihan ruangan, video producer, dan yang lain-lain juga merupakan contoh nyata dari imlementasi konsep gig. Meskipun demikian, akhir-akhir ini model gig semakin berkembang seiring dengan maraknya disrupsi digital. Porsi dari pekerja di Amerika yang menjadi bagian dari gig economy telah tumbuh dari 10% di tahun 2005 menjadi 15% di tahun 2015 (Katz dan Krueger, 2016). Perkembangan social media, apps, platform, dan lain sebagainya telah membuat orang untuk dapat bekerja dari mana saja dan kapan saja tanpa batasan waktu dan tempat. Dalam hal ini, kehadiran fisik terkadang tidak lagi menjadi suatu hal yang mandatory selama perkerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diharapkan. Hal tersebut mendorong beberapa profesi yang sebelumnya memerlukan kehadiran fisik menjadi terbuka untuk mengadopsi konsep gig.

Dari sisi pencari kerja, the gig economy menawarkan model kerja yang lebih fleksibel. Jika sebelumnya kebanyakan karyawan kantor bekerja untuk suatu perusahaan dengan aturan waktu kerja tertentu – seperti dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00, ke depan perkembangan the gig economy memungkinkan karyawan kantor untuk bekerja pada jam-jam yang dikehendaki. Selain itu, dengan berkerja secara remotely, konsep gig memungkinkan pencari kerja untuk bekerja dari lokasi mana pun, seperti di rumah, kafe, lingkungan kampus, dan lain sebagainya. Fleksibilitas waktu dan lokasi ini menjadi salah satu solusi untuk karyawan yang selama ini mengidamkan adanya work-life balance.

Selain dari sisi waktu dan lokasi, konsep gig juga menawarkan pencari kerja untuk meningkatkan utilisasi waktu dan kemampuannya. Jika sebelumnya sebagian besar dari karyawan kantor hanya terikat kontrak pekerjaan untuk satu perusahaan tempatnya bekerja, konsep gig memungkinkan seseorang untuk memberikan jasanya kepada beberapa perusahaan secara sekaligus. Dalam hal ini, jika seseorang dapat meningkatkan produktivitasnya untuk menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih sedikit, maka pendapatan finansial yang dapat diperoleh oleh orang tersebut berpotensi lebih besar. Hal ini merupakan jawaban dari permasalahan “rajin malas pendapatan sama” seperti yang biasa dikeluhkan oleh banyak karyawan kantor saat ini.

Tidak optimalnya utilisasi kerja menjadi permasalahan tersendiri baik bagi karyawan. Sebagai ilustrasi, Mr. X yang merupakan ahli dalam bidang pemrograman komputer selalu dapat menyelesaikan pekerjaan hariannya pada tengah hari. Namun, karena aturan di perusahaan mengharuskan Mr. X untuk stay sampai dengan pukul 17.00, tanpa diketahui oleh siapa pun Mr. X banyak menghabiskan waktunya dari siang sampai sore untuk membaca berita online, mengakses media sosial, bermain game, dan lain sebagainya. Kondisi ini merupakan suatu kerugian. Bagi Mr. X, waktu yang terbuang secara tidak produktif dari tengah hari sampai pukul 17.00 merupakan waste. Kondisi ini akan berbeda apabila Mr. X tidak terikat aturan waktu kerja yang mengharuskannya untuk stay dari pukul 9 sampai pukul 17. Model gig, dalam hal ini, merupakan jawaban agar utilisasi dari Mr. X dapat lebih optimal.

Selain dari sisi pencari kerja, model gig juga menawarkan beberapa potensi keuntungan bagi perusahaan yang memerlukan jasa. Dengan konsep gig, perusahaan dapat mencari external resources secara tepat (efektif) dan cepat (efisien). Dari sisi efektivitas, model gig membuat perusahaan mudah mencari tenaga profesional yang benar-benar ahli di bidangnya. Sebagai contoh, suatu perusahaan penyedia layanan transportasi yang tidak memiliki karyawan dengan kompetensi apps development dapat mencari tenaga profesional dari luar untuk menyelesaikan proyek pengembangan aplikasi apps. Bahkan, model gig juga memungkinkan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mencari resources dari negara lain. Dalam hal ini, perekrutan tenaga “jadi” dari eksternal ini dapat lebih efektif  daripada perusahaan tersebut harus melakukan pelatihan apps development kepada karyawan eksisting atau melakukan perekrutan karyawan tetap untuk posisi apps developer. 

Dari sisi efisiensi, sourcing tenaga profesional dari external resources, yang dalam hal ini kemungkinan besar adalah individu, akan jauh lebih cepat dan hemat dibandingkan dengan mekanisme pengadaan jasa yang dilakukan dengan mekanisme tender seperti yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan saat ini. Untuk konteks finansial, mekanisme tender berpotensi kurang efisien karena pekerjaan yang pada dasarnya memiliki lingkup pekerjaan yang kecil dapat menjadi lebih besar daripada yang seharusnya karena tender biasanya ditujukan untuk mencari resources yang dilindungi oleh payung hukum seperti badan usaha. Dengan dapat menjaring resources yang berasal dari individu-individu profesional, perusahaan dapat melakukan splitting proyek dan melakukan pencarian resources sesuai dengan scope pekerjaan yang benar-benar dibutuhkan.

Disamping hal tersebut, model gig juga memungkinkan perusahan untuk melakukan resource saving. Pada model gig, perusahaan dapat menghemat biaya untuk menyewa atau membeli ruang kantor karena perusahaan tidak harus merekrut karyawan secara permanen. Selain itu, perusahaan juga dapat menghemat biaya pelatihan karyawan karena perusahaan dapat langsung mencari tenaga “jadi” dari market. Yang terakhir, perusahaan juga tidak direpotkan dengan beberapa jenis asuransi seperti jaminan kesehatan, jaminan sosial, dan lain sebagainya sebagai pemenuhan terhadap peraturan terkait ketenagakerjaan.

Selain berpotensi menyelesaikan masalah efektivitas dan efisiensi pada pencarian resources, model the gig economy juga berpotensi menyelesaikan masalah motivasi, produktivitas, dan utilisasi human resources. Beberapa literatur dalam bidang manajemen banyak menjelaskan bahwa motivasi dan produktivitas karyawan merupakan salah satu aspek penting yang menentukan kesuksesan perusahaan. Yang menjadi permasalahan, selama ini perusahaan banyak menemukan kesulitan untuk terus memotivasi karyawannya agar dapat memberikan kontribusi kerja yang optimal buat perusahaan. Masalah ini telah melahirkan beberapa teori dan teknik praktis untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan seperti halnya Taylorism, Mayo’s Human Relation Theory, dan lain sebagainya. Taylorism berfokus pada penererapan scientific management untuk meningkatkan produktivitas kinerja karyawan. Dalam hal ini, Taylorism berpandangan bahwa karyawan harus diberikan target, dimonitor secara ketat, diberikan Key Performance Indicator (KPI), diberikan insentif finansial, dan lain sebagainya agar dapat terus termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Di sisi lain, Mayo menekankan pada perlunya pendekatan personal untuk meningkatkan kinerja karyawan. Beberapa praktik seperti dialog dan coaching merupakan contoh penerapan Human Relations Theory yang di-advocate oleh Mayo untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Namun, meskipun beberapa teori dan teknis praktis untuk meningkatkan produktivitas karyawan telah banyak dibahas oleh beberapa akademisi dan diimplementasikan oleh banyak perusahaan, sampai saat ini permasalahan tidak optimalnya produktivitas kerja dari karyawan masih banyak ditemukan.

Jika dianalisis lebih dalam, salah satu penyebab mengapa perusahaan terus mengalami kendala dalam meningkatkan produktivitas karyawan ada pada model kontrak kerja. Pada umumnya, masalah tidak optimalnya produktivitas kerja ditemukan pada model kontrak kerja yang berbasis pada waktu. Dalam hal ini, perusahaan menggaji karyawan secara penuh selama satu periode waktu. Utilisasi atau produktivitas kerja dari karyawan akan bergantung kepada seberapa baik sistem dan tim manajemen yang ada di suatu perusahaan. Produktivitas kerja yang tinggi dapat dihasilkan oleh  sistem dan tim manajemen yang dapat memotivasi karyawannya untuk mengoptimalkan “waktu” kerjanya tersebut. Di sisi lain, sistem dan tim manajemen yang kurang baik akan menghasilkan rendahnya produktivitas kerja karyawan.

Model the gig economy berpotensi menyelesaikan permasalahan ini karena sistem tersebut menggaji human resources berdasarkan project completion. Apabila penyedia jasa yang di-hire dapat menyelesaikan suatu project sesuai dengan jaminan kinerja yang telah disepakati, maka penyedia jasa tersebut akan dibayar sesuai dengan kontrak. Namun, apabila project tersebut tidak dapat diselesaikan, maka pihak yang meng-hire memiliki hak untuk tidak membayar. Mekanisme ini secara otomatis akan memotivasi penyedia jasa untuk memberikan yang terbaik agar pekerjaannya dapat diselesaikan sesuai ekspektasi. Apabila semua penyedia jasa termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya, maka masalah rendahnya motivasi kerja dan produktivitas karyawan diharapkan dapat diperbaiki dengan konsep the gig economy.

Beberapa poin pembahasan di atas menunjukkan bahwa the gig economy memiliki potensi memberikan manfaat yang besar baik buat pencari kerja maupun pemberi kerja. Namun demikian, seperti halnya beberapa konsep yang baru, the gig economy juga memiliki potensi permasalahan yang harus ditangani dengan baik. Yang pertama, model kontrak kerja berbasis proyek jangka pendek ini membuat perusahaan tidak lagi terlalu terbebani dengan aspek seperti asuransi kerja, hubungan kerja sama bisnis yang kompleks, dan lain sebagainya. Hal tersebut berpotensi memunculkan isu terkait job security untuk penyedia jasa. Aspek jaminan keamanan kerja untuk model the gig economy, dalam hal ini, sangat berbeda dengan kebanyakan sistem yang berjalan saat ini, terutama pekerja di instansi pemerintah yang relatif “aman”. Berdasarkan hal ini, konsep the gig economy harus diimbangi dengan kesadaran dan kemandirian yang tinggi dari pencari kerja untuk peduli terhadap their own job security. Agar kompetensinya dapat terus terutilisasi, pencari proyek dituntut untuk terus meningkatkan kemampuannya dan menjaga agar skill dan expertise yang dimilikinya aligned dengan kebutuhan pasar.

Permasalahan kedua adalah yang berkaitan dengan jaminan kualitas penyedia jasa dan mekanisme link and match untuk mempertemukan perusahaan yang membutuhkan jasa dengan pool para penyedia jasa. Pada sistem konvensional, perusahaan dapat mencari pencari kerja dengan melakukan jalur perekrutan secara normal. Dalam hal ini, rangkaian sistem seleksi seperti ujian tertulis, wawancara, psikotes,  dan beberapa rangkaian test umum digunakan untuk menyeleksi kandidat yang dipersepsikan terbaik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pada model the gig economy, reputasi dari penyedia jasa dibangun berdasarkan mekanisme curation. Perusahaan dapat mengetahui kualitas dari penyedia jasa berbasis catatan historis mengenai kualitas pekerjaan yang pernah dilakukan dan rating yang diberikan oleh beberapa pemilik proyek sebelumnya. Mekanisme untuk mempertemukan penyedia jasa dan pencari jasa dilakukan dengan menggunakan algoritma tertentu. Perbedaan mekanisme ini memerlukan penyesuaian tersendiri. Perusahaan tidak lagi dapat mengetahui apakah pencari kerja sesuai dengan “culture” perusahaan atau tidak. Selain itu, peran dari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya berfungsi sebagai middlemen yang mempertemukan pencari jasa dan penyedia jasa juga akan semakin berkurang.

Yang ketiga, model the gig economy juga menyediakan tantangan tersendiri karena perbedaan pandangan mengenai “status sosial”. Di beberapa negara maju, bekerja sebagai freelancers di Upwork dan lain sebagainya dipandang sebagai suatu hal yang normal. Namun, di Indonesia pekerjaan sebagai freelancers dipersepsikan masih kurang bergengsi apabila dibandingkan dengan pekerjaan sebagai karyawan tetap suatu perusahaan. Bekerja sebagai freelancer masih sering dianggap sebagai “kurang mapan” dengan persepsi pekerjaan serabutan. Perubahan mindset, dalam hal ini, diperlukan agar banyak pihak tertarik untuk bergabung pada the gig economy.

Di tengah beberapa tantangan tersebut, konsep the gig economy merupakan suatu hal yang diproyeksi akan semakin menjamur di masa yang akan datang. Dengan mengacu ke fenomena sebagaimana yang terjadi di Uber, Lyft, Gojek, Grab, dan AirBnB yang telah mengubah secara drastis model bisnis perusahaan transportasi, perhotelan, dan sektor-sektor lain, perkembangan digital, dalam hal ini, juga dapat dengan cepat mengubah bagaimana kita bekerja di masa yang akan datang. Di tahap awal, the gig economy telah dimulai dengan beberapa pekerjaan seni, jasa pemindahan barang, jasa pembersihan rumah, jasa translator, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apabila tenaga-tenaga profesional seperti akuntan, dokter, pengembang aplikasi, dosen, dan lain-lain telah merasakan bahwa konsep the gig economy dapat meningkatkan utilisasi dan pendapatan finansial mereka, banyak pihak pada bergabung pada the gig economy. Studi dari Intuit menyatakan bahwa pada tahun 2020 kurang lebih 40% dari pekerja di Amerika akan menjadi independent contractor.

All in all, konsep the gig economy merupakan sesuatu hal yang harus dipersiapkan dengan baik oleh banyak pihak. Penyedia jasa harus memastikan untuk menguasai knowledge, skills, dan expertise di bidang-bidang yang dibutuhkan oleh orang banyak. Selain itu, penyedia jasa juga harus siap untuk berkompetisi secara ketat dengan penyedia jasa yang lain, termasuk dari luar negeri. Penyedia jasa, dalam hal ini, tidak dapat berharap terlalu banyak terhadap aspek job security, namun dapat berharap banyak pada aspek peningkatan utilisasi. Di sisi lain, para pencari jasa juga dituntut agar siap untuk tidak menguasai  talented resources secara penuh. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan pemakai jasa harus membiasakan diri bahwa talented resources tidak lagi akan loyal terhadap perusahaan, namun  akan loyal terhadap job/project yang di-assign ke mereka. Selain penyedia dan penjari jasa, peluang dan tantangan juga terbuka lebar bagi perusahaan atau pihak yang menyediakan platform untuk mempertemukan penyedia dan pencari jasa. Saat ini, di Indonesia belum terdapat pemain yang benar-benar dominan menguasai pasar the gig economy untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian tinggi seperti halnya Upwork di luar negeri. Yang terakhir, regulator juga dituntut untuk dapat mempersiapkan dengan baik mengenai kemungkinan semakin maraknya the gig economy ini. Yang harus dilakukan oleh regulator adalah memastikan agar shifting dari model konvensional ke model the gig economy dapat menghasilkan benefit secara luas bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, the gig economy harus dapat menjadi salah satu faktor pendukung untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan perekonomian negara.

~Dr. Dian Prama Irfani

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.