Penyelarasan Kebijakan Pendidikan dengan Konteks Masyarakat Indonesia

 

Dalam beberapa waktu terakhir ini kita cukup sering mendengar diskusi yang hangat terkait berbagai wacana dan kebijakan yang ada di dunia pendidikan seperti halnya zonasi sekolah dan penghapusan ujian nasional. Pada dasarnya, semua inisiatif yang dilakukan tersebut sangat baik karena dilandasi dengan semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di tanah air. Dalam hal ini, yang lebih penting bukan lah menentang atau mendukung terkait dengan beberapa inisiatif yang telah dicanangkan. Yang utama, kita perlu merumuskan rencana eksekusi yang matang agar kelak implementasi dari beberapa inisiatif tersebut dapat menghasilkan outcome sebagaimana yang diharapkan.

Merumuskan rencana implementasi dari beberapa kebijakan strategis yang ada di dunia pendidikan tidak mudah karena hal tersebut perlu didasari dengan pemahaman yang mendalam mengenai reasons dari lahirnya kebijakan tersebut dan konteks yang ada di masyarakat kita. Agar eksekusinya kelak sesuai dengan apa yang diharapkan, rencana implementasi harus dapat menyelaraskan kebijakan strategis dengan konteks aktual yang ada saat ini. Dalam hal ini, rencana implementasi perlu mempertimbangkan beberapa tantangan utama yang ada di bidang pendidikan yang ada di Indonesia. Tulisan ini berisi analisis mengenai kondisi yang melatarbelakangi kebijakan atau wacana yang dimunculkan dengan konteks aktual yang ada di masyarakat Indonesia saat ini. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan beberapa rekomendasi penyelarasan antara aspirasi dengan konteks yang ada.

Zonasi

Hal pertama yang menarik untuk didiskusikan adalah terkait dengan zonasi sekolah. Kebijakan zonasi sekolah dilandasi pada upaya untuk meningkatkan keadilan sosial. Premise utama dari lahirnya kebijakan ini adalah setiap sekolah perlu untuk membuka diri dari siapa pun tanpa mempedulikan tingkat kepintaran dari calon siswa. Hal ini ditujukan untuk menurunkan ketimpangan sosial dan menghindari sekolah favorit yang hanya menerima anak-anak pintar. Tidak hanya terkait dengan tingkat kepintaran anak, kebijakan ini juga ditujukan untuk menurunkan ketimpangan kualitas guru dan fasilitas yang ada di sekolah. Ke depan, kebijakan ini akan berimplikasi pada bergesernya status sekolah favorit dan sekolah non favorit yang ada saat ini. Jika saat ini anak-anak pintar cenderung berkumpul di beberapa sekolah yang menyandang status favorit, maka nanti anak-anak ini akan bergabung dengan anak-anak yang tingkat kepintarannya lebih majemuk. Keberagaman merupakan salah satu aspek yang disasar dari kebijakan ini.

Selain terkait pemerataan, kebijakan zonasi ini juga diindikasi akan efektif dalam menekan waktu tempuh dari siswa untuk berangkat ke sekolah dan pulang ke rumah. Dengan sistem ini, anak-anak dapat bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya, sehingga waktu yang diperlukan untuk mobilisasi dan demobilitasi dapat lebih singkat. Di kota-kota besar, hal ini diharapkan dapat turut menurunkan tingkat kemacetan.

Kebijakan ini muncul berdasarkan referensi yang cukup kuat. Beberapa negara di luar seperti halnya Amerika, Jepang, Australia, dan beberapa negara di Eropa telah menerapkan kebijakan ini. Indonesia, dalam hal ini, berupaya mengimplementasikan kebijakan serupa untuk meningkatkan keberagaman pada sekolah dan mengurangi ketimpangan antar sekolah. Logika dasar yang diterapkan di sini adalah jika beberapa negara maju telah menerapkan kebijakan zonasi dan kondisi dari negara-negara tersebut saat ini sangat baik, maka Indonesia dapat mengadopsi hal yang sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negaranya.

Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat diketahui bahwa kebijakan zonasi dilatarbelakangi oleh tujuan yang baik dan referensi yang kuat. Namun demikian, kita perlu menganalisis lebih dalam mengenai asumsi dasar yang digunakan dengan konteks yang ada di masyarakat Indonesia saat ini. Yang pertama, asumsi dasar yang digunakan untuk meningkatkan pemerataan kualitas dan keberagaman adalah dengan melakukan pengelompokan berdasarkan zona wilayah. Yang menjadi tantangan di sini adalah saat ini karakteristik masyarakat cenderung lebih homogen di suatu zona wilayah tinggal. Sebagai contoh, zona wilayah yang memiliki harga tanah mahal tentu hanya dapat dibeli oleh masyarakat dengan penghasilan yang tinggi. Apabila anak-anak yang ada di zona tersebut tumbuh dengan gizi, fasilitas, dan bimbingan yang baik dari orang tua yang terbukti telah berhasil membeli tempat tinggal di area yang baik, maka terdapat kemungkinan besar bahwa tingkat keberagaman anak-anak yang ada di suatu sekolah di zona tersebut cenderung homogen. Hal ini juga dapat terjadi sebaliknya. Suatu wilayah dengan harga tanah yang lebih rendah akan diisi oleh masyarakat dengan tingkat penghasilkan yang lebih rendah. Apabila terdapat korelasi positif yang signifikan antara tingkat penghasilan orang tua dengan tingkat kepintaran anak, maka sekolah-sekolah di zona wilayah ini hasilnya juga berpotensi masih homogen. Apabila benar bahwa kondisi seperti ini yang terjadi, maka sasaran awal bahwa zonasi pendidikan adalah untuk menurunkan ketimpangan antar sekolah dan meningkatkan keberagaman dalam suatu sekolah berpotensi sulit dicapai.

Untuk menghindari terjadinya hal-hal seperti ini, pengelompokan wilayah perlu dilakukan secara cermat. Dalam hal ini, penetapan zona mungkin tidak harus dilakukan secara kaku berdasarkan jarak atau area administrasi atau atau yang bisa kita sebuh sebagai “physical zone”. Zona pendidikan dalam hal ini dapat didefinisikan ulang berdasarkan komposisi/bauran antara jarak, kondisi perekonomian wilayah, dan lain sebagainya. Hal ini penting untuk dilakukan agar tujuan awal dari upaya untuk meningkatkan pemerataan dapat tercapai.

Konteks kedua yang perlu dianalisis terkait zonasi pendidikan adalah terkait dengan distribusi kualitas pengajar, sistem, dan fasilitas sekolah. Seperti yang kita ketahui, beberapa negara yang menjadi acuan penerapan kebijakan zonasi pendidikan seperti halnya Australia, Jepang, dan lain sebagainya memiliki konteks yang berbeda dengan Indonesia dalam hal kualitas pengajar dan fasilitas. Di beberapa negara tersebut, kualitas guru, sistem, dan fasilitas sekolah di beberapa wilayah cenderung masih jauh lebih homogen daripada yang ada di Indonesia. Karena kualitasnya tidak terlalu timpang, masyarakat di suatu wilayah dapat mengirimkan anaknya di sekolah terdekat tanpa perlu terlalu khawatir perbedaan mengenai kualitas.

Di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini gap antara sekolah favorit dan non favorit masih sangat tinggi. Sistem sekolah favorit dan non favorit ini telah berjalan selama berpuluh-puluh tahun. Selama ini, sekolah favorit memiliki keuntungan karena dengan statusnya tersebut sekolah favorit setiap tahun dapat menjaring input berupa anak-anak yang memiliki tingkat kepintaran tinggi. Hal tersebut secara tidak langsung mampu menarik tenaga pengajar terbaik untuk bekerja di sekolah-sekolah tersebut. Input berupa anak-anak terbaik tersebut juga mendorong pengambil kebijakan untuk memberikan fasilitas sekolah yang terbaik agar selaras. Selain itu, sistem yang ada di sekolah favorit juga terus menerus ditingkatkan agar sekolah tersebut tidak kehilangan predikatnya sebagai sekolah favorit. Dalam hal ini, predikat sebagai sekolah favorit dari waktu ke waktu terus memacu sekolah-sekolah tersebut untuk meningkatkan kualitas guru, sistem, dan fasilitasnya dalam suatu reinforcing feedback loop. Hal tersebut membuat kualitas dari sekolah favorit menjadi semakin baik dari waktu ke watu, sehingga gapnya dengan sekolah non favorit sangat lebar. Fenomena yang terjadi, dalam hal ini, menyerupai theory of reflexivity sebagaimana yang diungkapkan oleh George Soros dimana persepsi yang diberikan oleh masyarakat terkait “sekolah favorit” pada akhirnya akan semakin meningkatkan kualitas dari sekolah favorit itu sendiri.

Karena zonasi pendidikan ini memiliki starting point berupa gap kualitas yang tinggi antara sekolah favorit dan non favorit, maka agar kebijakan ini dapat efektif, rencana implementasi dari kebijakan zonasi harus disertasi dengan detil roadmap untuk memeratakan kualitas tenaga pengajar, sistem, dan fasilitas sekolah di seluruh wilayah. Beberapa eksekusi seperti transfer tenaga pengajar berkualitas dari sekolah favorit ke non favorit perlu dilakukan. Selain itu, beberapa program insentif seperti peningkatan kualitas fasilitas di beberapa sekolah yang sebelumnya menyandang predikt non favorit perlu digalakkan untuk mengejar ketertinggalan. Dari sisi sistem, sekolah-sekolah yang dahulu berstatus non favorit perlu diberikan tenaga manajemen pendidikan yang terbaik untuk mengejar ketertinggalannya. Beberapa hal ini tentu memerlukan dukungan berupa sistem pengukuran dan asesmen kualitas yang tepat, mulai dari level sekolah, sistem, fasilitas, sampai level tenaga pengajar. Beberapa hal detil ini perlu disinergikan dengan implementasi kebijakan zonasi pendidikan.

Tantangan ketiga terkait dengan implementasi sistem zonasi terdapat pada behaviour dari siswa pasca implementasi hal tersebut. Apabila hipotesis bahwa sistem zonasi pada akhirnya akan mampu menurunkan ketimpangan terkait tingkat kepintaran anak adalah benar, maka pada akhirnya “siswa pintar” akan berkumpul dengan siswa yang “kurang pintar”. Berkumpulkan kedua jenis siswa tersebut dapat memiliki dua kemungkinan, yaitu apakah siswa yang kurang pintar akan semakin termotivasi agar setara dengan siswa pintar atau justru siswa pintar yang akan terbawa menjadi kurang pintar. Tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan memiliki peran yang cukup besar dalam mempengaruhi behaviour anak. Selama ini, tanpa disadari, anak-anak pintar yang berkumpul dengan anak-anak lain yang juga pintar akan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang kompetitif. Lingkungan yang kompetitif tersebut pada akhirnya akan memacu anak-anak pintar tersebut untuk berprestasi lebih baik dari teman-temannya yang memang sudah pintar. Lingkungan yang kompetitif ini, pada akhirnya, membentuk reinforcing feedback loop system, yang membuat siswa pintar menjadi lebih pintar dan sekolah bagus menjadi lebih bagus. Dapat dipahami bahwa iklim kompetisi memang tidak selalu menghasilkan hal-hal positif. Beberapa unexpected impact seperti tingkat stres anak yang tinggi merupakan fenomena yang muncul dari iklim ini. Meskipun demikian, sistem reinforcing feedback loop ini selama ini telah berhasil menciptakan beberapa sumber daya unggul.

Apabila ke depan anak-anak pintar ini kemudian berkumpul dengan anak-anak yang kurang pintar, iklim kompetitif ini tentu akan berkurang. Dampak yang dihasilkan dari berbaurnya anak-anak pintar dengan yang kurang pintar ini menarik untuk diantisipasi yang lebih lanjut, terutama terkait potensi dampak positif (dimana anak-anak yang kurang pintar akan termotivasi untuk menjadi lebih pintar) dan potensi dampak negatifnya (dimana anak-anak pintar mengikuti kebiasaan anak-anak yang kurang pintar). Dalam hal ini, rencana implementasi yang disusun harus memastikan agar kebijakan zonasi dapat menghasilkan hal yang baik untuk semuanya atau the common good, sehingga anak-anak yang pintar tetap dapat terus termotivasi dan anak-anak yang di awalnya kurang pintar dapat menjadi lebih pintar.  Implementasi dari hal ini memang tidak mudah. Jika sebelumnya tenaga pengajar dapat memberikan treatment kepada anak-anak secara sama karena kualitas input dari suatu sekolah biasanya sudah terdefinisikan di awal (homogen), maka dengan berbaurnya anak-anak yang memiliki tingkat kepintaran yang sangat beragam ini, tenaga pengajar dituntut untuk dapat memberikan treatment dan caring yang lebih personal dan customized. Tenaga pengajar harus dapat menjadi mentor agar anak-anak yang pintar dapat terus termotivasi meskipun lingkungannya tidak lagi semuanya pintar. Selain itu, tenaga pengajar juga harus mampu membimbing anak-anak yang kurang pintar agar tidak minder dan dapat meningkatkan prestasinya. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ini memerlukan perubahan filosofi dan sistem pengajaran yang revolusioner.

 

Penghapusan Ujian Nasional

Hal kedua terkait kebijakan di dunia pendidikan yang menarik adalah pengapusan ujian nasional. Sebagaimana diketahui, dalam beberapa waktu terakhir diskusi terkait penghapusan ujian nasional ramai dilakukan. Seperti beberapa kebijakan lainnya, wacana penghapusan ujian nasional juga menimbulkan pro dan kontra. Beberapa pihak yang pro terhadap ujian nasional berpendapat bahwa ujian nasional merupakan suatu standardized test yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa di tengah perbedaan sistem, metode, dan implementasi kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah di Indonesia. Pendapat ini tidak dapat disalahkan. Pada praktiknya, formal atau standardized test tetap digunakan oleh banyak pihak untuk mengukur sesuatu yang implementasinya beragam. Sebagai contoh, untuk masuk ke post graduate di bidang bisnis di Amerika, pada umumnya sekolah-sekolah di negara tersebut mengharuskan calon siswanya untuk mengirimkan nilai GMAT. GMAT dalam hal ini menjadi suatu standardized tool untuk mengukur kemampuan reasoning calon mahasiswa yang akan masuk di kampus tersebut di tengah beragamnya metode dan implementasi pendidikan di seluruh dunia. Pada bidang social science yang lain, kampus-kampus di luar biasanya juga mengharapkan calon mahasiswa untuk mengirimkan nilai GRE. Pada pendidikan tingkat sarjana, institusi pendidikan di sana pada umumnya mengharuskan calon mahasiswa untuk mengirimkan SAT. Untuk mengukur kemampuan berbahasa asing, beberapa institusi pendidikan biasanya mengharapkan skor TOEFL atau IELTS, sedangkan insitusi bisnis mengharapkan skor TOEIC. Dalam hal ini, GMAT, GRE, SAT, TOEFL, IELTS, dan TOEIC merupakan beberapa contoh standardized tests untuk mengukur kemampuan seseorang.

Standardized tests tersebut diperlukan karena beberapa institusi tersebut menyadari bahwa implementasi sistem pendidikan di seluruh dunia sangat beragam. Standardized test tersebut menjadi suatu tools yang menyatakan bahwa pendidikan boleh diterjemahkan dalam model apa pun selama pada akhirnya siswa mampu memenuhi kriteria dasar yang dibutuhkan. Hal ini selaras dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Masing-masing sekolah boleh mengimplementasikan model kegiatan belajar mengajar dan penelitian yang dianggap sesuai selama mengikuti kaidah-kaidah penyelenggaraan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah dan dapat memenuhi persyaratan dasar yang dibutuhkan insitusi yang akan menggunakan output dari sekolah tersebut (sekolah dengan jenjang yang lebih tinggi atau institusi kerja).

Sementara itu, pihak yang kontra terhadap ujian nasional berpendapat bahwa ujian nasional perlu untuk dihapuskan karena beberapa alasan seperti berbiaya tinggi, kurang cocoknya mata pelajaran yang dimasukkan dalam ujian nasional dengan kebutuhan kerja, beragamnya mutu pendidikan di setiap sekolah dan wilayah, tidak ter-capture-nya aspek non kognitif siswa, dan timbulnya beberapa wrong behaviour dari siswa, guru, dan stakeholders di dunia pendidikan akibat adanya ujian nasional. Pendapat ini juga tidak salah. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap anak memiliki kemampuan, minat, dan bakat yang berbeda-beda. Apabila interpretasi dari ujian nasional adalah untuk mengukur kemampuan seseorang, maka tentu bahwa hal ini adalah misleading. Sebagai contoh, orang yang memiliki bakat dan minat dalam bidang desain belum tentu akan memiliki nilai ujian nasional yang tinggi. Namun, jika anak yang memiliki bakat dalam bidang desain tersebut memiliki komitmen yang diimbangi dengan usaha yang luar biasa, tidak menutup kemungkinan bahwa anak tersebut pada akhirnya justru akan lebih sukses (paling tidak dari sisi finansial) dibandingkan dengan anak yang sukses di ujian nasional. Istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan fenomena ini adalah kita tidak bisa memaksa burung untuk berenang dan memaksa ikan untuk terbang karena masing-masing anak memiliki karakteristik dan titik kuat yang berbeda-beda.

Dua perspektif yang berbeda terkait ujian nasional tersebut memerlukan penanganan yang tepat. Apabila ujian nasional benar-benar akan dihapuskan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mekanisme seleksi yang diberlakukan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau di institusi pekerjaan? Dalam hal ini, penghapusan ujian nasional yang ditujukan untuk meminimalkan wrong behaviour yang muncul sebagai akibat dari implementasi ujian nasional ini akan percuma apabila insitusi pendidikan yang lebih tinggi dan institusi bisnis masih mengimplementasikan standardized tests sebagai mekanisme seleksi. Sebagai contoh, suatu sekolah yang memberikan treatment kepada anak secara berbeda-beda sesuai dengan minat dan bakatnya pada akhirnya akan kesulitan apabila nanti di jenjang pendidikan yang lebih tinggi anak tersebut masih dievaluasi menggunakan standardized test yang memasukkan pelajaran science dan matematika. Hal tersebut juga berlaku sama ketika suatu anak akan memasuki dunia kerja. Sebagaimana diketahui bersama, saat ini sebagian perusahaan masih menggunakan rangkaian standardized test seperti Tes Potensi Akademik (TPA), tes psikologi, tes kemampuan bahasa, dan wawancara yang masih mengukur “kemampuan umum” seseorang.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka wacana penghapusan ujian nasional tidak bisa dilakukan secara “lokal”, namun harus dilakukan sebagai salah satu bagian dari rangkaian perubahan sistem pendidikan yang komprehensif. Penghapusan ujian nasional yang dilakukan secara lokal tanpa mempertimbangkan perubahan mekanisme seleksi yang digunakan oleh institusi pendidikan yang lebih tinggi atau institusi kerja akan menimbulkan ketidakselarasan sistem. Apabila penghapusan ujian nasional telah disertai dengan perubahan mekanisme seleksi di seluruh jenjang pendidikan dan mekanisme seleksi institusi bisnis, maka ide bahwa setiap anak berhak untuk mempelajari hal-hal yang menarik perhatiannya dan sebaiknya diukur berdasarkan hal0hal tersebut dapat mulai diterapkan sejak dini.

In sum, pembenahan sistem pendidikan di Indonesia sangat krusial untuk dilakukan. Kebijakan-kebijakan tersebut perlu disertai dengan rencana implementasi yang kontekstual dengan kondisi yang ada di lapangan. Jika kita memaksakan Michael Jordan, Christopher Nolan, J.K. Rowling, dan Francis Kurkdjian untuk excel dalam bidang Matematika dan Science, mungkin kita tidak akan pernah dapat melihat pemain basket, sutradara film, penulis novel, dan pembuat parfum terbaik di dunia berasal dari Indonesia.

 

 

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.